RENCANA MAYDAY 2013

JAKARTA. Buruh kembali merencanakan aksi turun jalan. Kali ini, Majelis Presidium Buruh Indonesia (MPBI) bersama Kontras, Imparsial, YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Serikat Petani Indonesia akan melakukan unjuk rasa di Jakarta.

Said Iqbal, Presidium MPBI dalam siaran persnya menyatakan, aksi unjuk rasa dilakukan dalam gabungan Koalisi Perjuangan Hak Sipil dan Buruh. Aksi tersebut bertujuan untuk memperjuangkan hak para buruh dan warga sipil.

"Pada May Day nanti

akan dilakukan serempak di seluruh Indonesia dan sedang dipertimbangkan mogok nasional," ujar Said, Selasa (12/2) Adapun dalam aksi massa yang direncanakan kali ini, buruh menuntut 3 hal, yakni:

1. Tuntutan bebas dari kemiskinan melalui pelaksanaan jaminan kesehatan seluruh rakyat mulai 1 Januari 2014, jaminan pensiun wajib untuk buruh, hapus outsourcing serta upah layak di 84 item KHL dan menolak penangguhan upah minimum.

2. Tuntutan bebas berserikat dan berpendapat, dengan menolak kekerasan dan kriminalisasi oleh sekelompok orang yang dibayar terhadap buruh, petani, dan perempuan. Selain itu juga telah terjadi pembiaran kekerasan oleh aparat penegak hukum.

3. Tuntutan bebas dari rasa takut dengan cara pemerintah harus mengedepankan welfare approach dibandingkan dengan security approach. "Maka dari itu kami menolak RUU Kamnas dan RUU Ormas," ujar Said.

Dalam aksi itu, para buruh akan mendatangi Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya di daerah Semanggi, Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) di daerah Monas, dan diakhiri Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) di Jalan Gatot Subroto.

"Aksi di Polda pukul 9.30 WIB, kemudian lanjut pukul 13.00 WIB ke Kementerian ESDM, dan terakhir ke Kemenakertrans pukul 15.00 WIB," kata Said. 

 dalam aksi tersebut pihak buruh menuntut penolakan dari penangguhan upah minimum yang dilakukan pihak pengusaha. Buruh juga menolak adanya tarif dasar listrik (TDL) yang dilakukan tahun ini. Selain itu, buruh juga melawan adanya kriminalisasi pekerja atau buruh dan premanisme.

NASIB BURUH EKS UNION BUSTING

Berbagai upaya yang di lakukan oleh kaum kapitalis korea putih dan korea item untuk menghalau berdirinya sebuah serikat di di perusahaan itu sendiri dari menyewa LAWYER sampai sewa preman pribumi sampai preman ambon pun di lakukan walau tidak sedikit uang yang harus terbuang demi lenyapnya organisasi buruh yang di anggapnya pengacau.Dan tak kurang dari itu setelah berhasil menyingkirkan  para aktivis buruh kapitalis beserta kroco-kroconya tak tinggal diam begitu saja ,mereka mencoba berkordinasi dengan pengusaha sebangsatnya untuk bisa mengantisipasi tumbuh bibit-bibit baru organisasi buruh yang bisa tumbuh kembali,akal kepicikan pun tak luput di gunakan dengan cara yang melanggar hak asasi seseorang yaitu dengan cara men BLACKLIST  atau menutup akses  pekerja yang pernah terlbat serikat masuk kesebuah perusahaan khusus nya KOREA(KOREt-Amat terutama  vendor-vendor SAMSUNG dan LG sebagai tindakan balas dendam atau antisifasi berdirinya kembali sebuah serikat perkerja yang sudah di lumpuhkan para kapitalis korea beserta KORPRI 2 dan antek-antek penjilatnya.perlakuan picik yang tidak sesuai dengan hukum

UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003

Pasal 5

Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.

Pasal 6

Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi pengusaha.

Apakah masih ada kekuatan hukum yang bias mengalahkan kekuatan uang di negeri ini?apakah undang ketenaga kerjaan yang sudah di buat hanyalah produk-produk hukum yang tidak penting untuk dibahas oleh kaum kusam ?.

Kita tahu

UNDANG-UNDANG NO. 21 TH 2000

TENTANG
SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH

Tentang hak menndirikan serikat

Pasal 5

( bahkan) perlindungan (Pasal 28)

 berdirinya sebuah serikat ,bahkan kita tau sangsi atas tindakan menghalang-halangi pendirian SB/SB

Pasal 43

1.     Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

2.     Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

Tapi nyatanya bukan saja menhalang-menhalangi tapi pemberangusan berupa pemecatan bagi pengurus dan anggotanya bahkan pem BLACK LIST an pun telah di lakukan para kapitalis korea agar para eks anggota serikat buruh tidak bisa masuk dari perusahaan yang tertentu(korea) yang sudah berkoodinasi baik antara perusahan satu ke perusahaan lainnya,percuma bwt mereka yang pernah bekerja di perusahaan korea dan pernah menjadi anggota serikat karena namanama mereka sudah di sebar di dalam lingkaran perusahaan anti srikat itu.lihat berapa banyak korban-korban pemberangusan yang di alami kawan-kawan PUK terutama dari vendor LG-SAMSUNG ,Yang jelas tindakan memerangi serikat pekerja ,dan lebih liciknya pengerahan preman-preman pun di lakukan walau pun bayaran lebih tinggi dari gajih buruh,ya lebih baik membayar preman (a***n) dari pada harus berdirinya SB/SP.

Apakah kita harus diam ,hak-hak dan martabat buruh di perlakukan seperti ini?
Dimana pemimpin negeri ini menyikapi permasalahan buruh yang tak pernah usai?
Masih adakah keadilan sosial bagi seluruh buruh Indonesia?

pernah kah anda berpikir jika suatu nanti saudara ataupun anak anak anda menjadi tenaga buruh murah atau tenaga OUTSOURCING ?perjuangan buruh bukanlah perjuangan individu semata melainkan perjuangan khalayak banyak dan yang hasilnya akan di nikmati anak cucu kita kelak …semoga kalian yang yang sudah puas dengan segala posisi dan jabatan yang membuat anda sejaterah membawa kebahagiaan dan kesenangan bagi anda  Amiinn….